Menperin Minta Truk Kelebihan Muatan Diberi Toleransi Hingga 2023

JAKARTA – Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita meminta target nihil truk kelebihan muatan atau dimensi (Over Dimension Over Load/ODOL) di jalan raya yang dicanangkan oleh Kementerian Perhubungan (Kemenhub) diundur hingga paling cepat 2023.

Seperti diketahui, Kemenhub sudah mengumandangkan bahwa target itu harus sudah bisa dicapai pada 2021. Kebijakan bernama ‘Zero ODOL’ tersebut dibuat karena truk-truk semacam ini yang masih banyak dioperasikan oleh para pengusaha berpotensi menyebabkan kecelakaan lalu lintas skala ringan hingga berat dan potensi kerugian negara karena kerusakan jalan.

Artikel terkait

Pemerintah: Truk Kelebihan Muatan Tak Akan Terlihat di Jalan pada 2021

Berita Otomotif

30 May 2023

Kematian Lakalantas Banyak, Truk ODOL Baru 100 Persen Haram pada 2023

Berita Otomotif

05 March 2020

Pengamat: Truk Kelebihan Dimensi atau Muatan Ibarat Tukang Jagal di Jalan

Berita Otomotif

04 October 2019

Di dalam surat edaran terkait target Zero ODOL, Agus pada poin pertama menekankan terlebih dahulu bahwa pihaknya sebenarnya mendukung kebijakan itu. Pasalnya, ini merupakan bentuk penegakan hukum terhadap peraturan perundangan yang berkaitan dengan lalu lintas dan angkutan barang dengan tujuan meminimalisir dampak buruknya.

Pada poin kedua, ia menyinggung soal begitu tergantungnya sektor logistik plus distribusi bahan baku maupun industri terhadap moda transportasi darat yaitu truk. Ini karena moda transportasi laut serta perkeretaapian hingga kini belum mampu mengurangi beban dari transportasi darat tersebut.

Dengan dasar itu, pada poin ketiga, Agus menyebut dampak pemberlakuan kebijakan Zero ODOL pada 2021 cenderung akan menurunkan daya saing industri nasional. Para pengusaha, menurutnya, membutuhkan waktu transisi.

“Penambahan jumlah angkutan akan memerlukan tambahan waktu dan investasi, menambah kemacetan, meningkatkan kebutuhan bahan bakar, meningkatkan emisi CO2, berpotensi meningkatkan kecelakaan mengingat masih banyak infrastruktur jalan yang belum selesai, dan terutama meningkatkan biaya logistik cukup besar sebagaimana pendalaman yang dilakukan bersama pelaku industri nasional,” papar dia.

Oleh sebab itu, Agus meminta Kemenhub mengundurkan batas waktu penerapan Zero ODOL selama dua sampai empat tahun dari rencana semula. Ia menyarankan tahun penerapannya adalah antara 2023 – 2025. [Xan/Ari]