Menko Airlangga juga Singgung DP 0 Persen Mobil Baru, Apa Kata Dia?

JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan kebijakan DP (Down Payment/DP) ringan sampai dengan 0 persen mungkin juga diperlukan untuk mengiringi insentif pajak mobil baru bulan depan.

Pada akhir pekan lalu, Airlangga melalui pernyataan pers mengumumkan pasar otomotif mendapat insentif pajak bagi mobil baru mulai Maret 2021, demi mendorong penjualan roda empat di masa pandemi virus Corona (Covid-19). Adapun bentuknya adalah relaksasi Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM) secara bertahap selama sembilan bulan, dimulai dari pembebasan tarif secara penuh hingga menjadi 0 persen.

Keringanan PPnBM tidak diberikan kepada seluruh mobil baru. Hanya mobil – mobil di kategori tertentu saja yang mendapatkannya.

Ada potensi bahwa ini bukanlah satu – satunya kebijakan yang kelak diberikan pemerintah untuk industri dan pasar otomotif. Kemudahan kredit dan keringanan DP sampai dengan 0 persen mungkin juga bisa diberikan, jika melihat keterangan resmi Kementerian Koordinator Bidang Kementerian.

“Selain itu, pemberian insentif penurunan PPnBM perlu didukung dengan revisi kebijakan OJK untuk mendorong kredit pembelian kendaraan bermotor, yaitu melalui pengaturan mengenai uang muka HM.4.6/13/SET.M.EKON.3/02/2021 (DP) 0 persen dan penurunan ATMR Kredit (aktiva tertimbang menurut risiko) untuk kendaraan bermotor, yang akan mengikuti pemberlakuan insentif penurunan PPnBM ini,” demikian tertulis dalam pernyataan pers pengumuman Airlangga.

Saat ini, aturan DP 0 persen mobil baru menurut aturan hanya dimungkinkan bagi kendaraan bermotor listrik berbasis baterai. Entah itu hybrid, plug-in hybrid (PHEV), mapun 100 persen baterai alias kendaraan listrik murni.

Insentif PPnBM mobil baru sendiri berlangsung sejak Maret – November 2021. Tahapannya adalah PPnBM 0 persen (Maret – Mei), PPnBM 50 persen dari tarif (Juni – Agustus), PPnBM 25 persen dari tarif (September – November).

Besaran relaksasi PPnBM di atas bisa jadi berubah. Pasalnya, pemerintah akan mereviunya secara berkala setiap tiga bulan sekali.

Industri otomotif pemerintah sebut sebagai industri padat karya. Lebih dari 1,5 juta orang bekerja di sana mulai dari tier satu hingga tiga, entah di kantor distributor/agen pemegang merek, pabrik perakitan, dealer resmi/non-resmi, maupun bengkel resmi/non-resmi. [Xan/Ari]