Ganjil Genap Sepedamotor Berlaku Situasional, Ini Sebabnya

JAKARTA - Pembatasan ganjil genap untuk sepedamotor baru berlaku dengan syarat atau kondisi DKI Jakarta tidak kondusif karena wabah Corona.

Dinas Perhubungan DKI Jakarta menegaskan bahwa pihaknya belum melakukan koordinasi terkait pemberlakukan ganjil genap terhadap sepeda motor di wilayah Ibu Kota. Hal ini dikarenakan kebijakan pembatasan ganjil genap untuk sepeda motor belum diberlakukan. Kebijakan tersebut baru akan dilakukan bila terjadi lonjakan kasus positif Covid-19 di Jakarta dan Pemerintah Daerah merasa perlu melakukan pembatasan sosial yang lebih ketat.

Artikel terkait

Beda BPKB Lama dan BPKB Baru serta Ciri-ciri BKPB Asli

Panduan Pembeli

27 October 2014

Pria Kapak Mobilnya karena Tak Bisa Menyala

Berita Otomotif

30 May 2023

Polisi Himbau Warga Tidak Hentikan Mobil di Jalan Layang

Berita Otomotif

30 May 2023

Dalam Peraturan Gubernur (Pergub) 80 tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar Pada Masa Transisi Menuju Masyarakat Sehat, Aman, dan Produktif memang disebutkan tentang pembatasan ganjil-genap untuk sepeda motor. Namun kebijakan tersebut hanya sebagai langkah antisipasi.

Nantinya, ganjil genap untuk sepeda motor bakal diterapkan kalau ternyata pembatasan kendaraan roda empat yang berlaku saat ini gagal menekan mobilitas masyarakat pada masa pandemi Covid-19.

“Apabila ganjil genap saat ini tidak mampu menekan mobilitas warga, maka tentu untuk opsi kendaraan roda dua termasuk penerapannya sepanjang hari itu bisa diterapkan. Kami akan terus evaluasi dan akan berkordinasi dengan kepolisian,” jelasnya.

Anies Baswedan, Gubernur DKI Jakarta menandatangani Pergub ini pada tanggal 19 Agustus 2020. Yang menjadi perhatian adalah pasal 7 ayat 2 huruf (a) disebutkan bahwa kendaraaan bermotor pribadi berupa sepeda motor dan mobil beroperasi dengan prinsip ganjil genap pada kawasan pengendalian lalu lintas.

Pelaksanaannya pun akan disamakan dengan aturan yang sudah berlaku untuk mobil saat ini yaitu sepeda motor dengan plat ganjil untuk tanggal ganjil dan sepeda motor dengan plat genap untuk tanggal genap.

Hal ini sesuai dengan pasal 8 ayat 1 yang berbunyi Kawasan pengendalian lalu lintas dengan prinsip ganjil genap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a berlaku ketentuan sebagai berikut:

a. setiap pengendara kendaraan bermotor beroda 4 (empat) atau lebih dan roda 2 (dua) dengan nomor plat ganjil dilarang melintasi ruas jalan pada tanggal genap;

b. setiap pengendara kendaraan bermotor beroda 4 (empat) atau lebih dan roda 2 (dua) dengan nomor plat genap dilarang melintasi ruas jalan pada tanggal ganjil; dan

c. nomor plat sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b merupakan angka terakhir dan nomor plat kendaraan bermotor roda 4 (empat) atau lebih dan roda 2 (dua).

Sementara pada pasal yang sama, ayat 3 disebutkan bahwa Pemberlakuan kawasan pengendalian lalu lintas dengansistem ganjil genap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur. [Adi/Ari]