Era Mobil Listrik Jangan Sampai Hancurkan Industri Komponen Lokal

JAKARTA – Kehadiran mobil listrik di Indonesia kelak jangan sampai membuat industri komponen lokal menjadi korban. Para pengusaha komponen otomotif di dalam negeri pun meminta agar mereka turut diikutsertakan dalam peta jalan (road map) mobil listrik nasional.

Pemerintah saat ini memang sedang berusaha mengembangkan industri mobil listrik di Indonesia lewat regulasi low carbon emission vehicle (LCEV) yang ditargetkan terbit tahun ini. Peraturan yang antara lain berisi insentif pajak bagi mobil hybrid serta listrik itu diharapkan dapat menciptakan permintaan mobil-mobil berbahan bakar alternatif kemudian membuat para pabrikan melakukan perakitan lokal.

Bahkan, pemerintah sudah menargetkan 20 persen dari pasar mobil nasional pada 2025 dikontribusikan oleh mobil listrik. Jumlah itu sama dengan 400 ribu unit.

Artikel terkait

Pasar Mobil Listrik Global 2035 Diprediksi Didominasi China

Berita Otomotif

24 July 2018

Aturan yang Bikin Harga Mobil Listrik Terjangkau Bisa Terbit Bulan Ini

Berita Otomotif

03 July 2019

Renault Intip Peluang Bawa 2 Mobil Listrik ke Indonesia

Berita Otomotif

04 July 2019

Pada saat ini saja, industri komponen dalam negeri baru berkontribusi sedikit terhadap industri perakitan kendaraan di Tanah Air. Wan Fauzi, Ketua Dewan Pengawas PIKKO Indonesia, menjelaskan bahwa para anggotanya cuma memasok seitar 30 persen kebutuhan komponen para agen pemegang merek (APM).

Para pengusaha komponen asal negeri sendiri ada di Tier II dan Tier III. Adapun 70  persen lainnya dipasok oleh vendor-vendor yang selama ini memiliki kontrak dengan APM.

“UKM seperti kami ini hanya memasok 30 persen dari kebutuhan industri otomotif nasional. Kami harapannya ingin menjadi pemasok Tier 1 dari APM tersebut," kata Wan Fauzi,” dalam Focus Group Discussion 'Senjakala Industri Komponen Otomotif dalam Menghadapi Era Mobil Listrik di Indonesia'. 

Minta Kepastian
PIKKO meminta kepastian dari pemerintah bahwa mereka akan dilibatkan dalam peta jalan. Dengan demikian, mereka bisa mempersiapkan investasi tambahan yang dibutuhkan dalam menyongsong era mobil listrik.

"Kami butuh kepastian anggota Pikko dilibatkan oleh Kemenperin untuk komponen. Karena kalau kebutuhan dari APM nya berubah kan kita harus investasi,” ujar Fauzi.

PIKKO berharap pula ada insentif bagi mereka. Bentuk insentif yang diinginkan antara lain adalah keringanan bunga kredit perbankan.

Pasalnya, spesifikasi yang dibutuhkan oleh pabrikan sangat ketat, dengan bahan baku yang kerap harus diimpor. Para pengusaha lantas butuh modal yang bersumber dari pinjaman perbankan.

Menurut Fauzi, pelaku industri komponen otomotif di Malaysia bisa memperoleh bunga bank hanya 5-6 persen saja untuk modal membeli bahan baku. Sementara perbankan nasional masih memungut bunga 12 persen yang semakin memberatkan kegiatan produksi komponen dalam negeri.

"Kami bisa dapat margin 3-5 persen dari kegiatan bisnis ini saja sudah untung. Kalau nantinya malah tidak dilibatkan dalam mobil listrik ini, Saya khawatir anggota PIKKO akan banyak yang beralih membuat komponen industri lain," tegasnya.

Kementerian Perindustrian, di sisi lain, mengklaim keputusan pemerintah untuk memulai produksi mobil listrik di dalam negeri tidak akan mematikan industri pendukung otomotif. Menurutnya proyek mobil listrik justru menjadi peluang yang seharusnya bisa dimanfaatkan oleh PIKKO dan seluruh perusahaan kecil yang bernaung dibawahnya.

"Kalau untuk full mobil listrik memang komponennya hanya sekitar 20 ribuan per satu unit. Sementara dalam peta jalan mobil listrik kan pemerintah menerapkannya bertahap, mulai dari plug in hybrid dulu butuh 37 ribu komponen. Jadi kekhawatiran reduksi kebutuhan komponen belum ada," kata Putu Juli Ardika, Direktur Industri Maritim, Alat Transportasi, dan Alat Pertahanan Kemenperin. [Xan/Ari]