JAKARTA – Kepolisian Daerah (Polda) Metro Jaya melakukan rekayasa lalu lintas di sekitar Gedung Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) karena adanya demonstrasi buruh pada Senin (5/10/2020).
Direktorat Lalu Lintas (Ditlantas) Polda Metro Jaya menyarankan agar warga DKI Jakarta dan sekitarnya menghindari area sekitar Gedung DPR RI di Senayan, Jakarta. Ini dilakukan karena adanya aksi unjuk rasa para buruh di gedungnya para wakil rakyat tersebut.
“Hindari jalur sekitar gedung DPR/MPR, Jalan Gerbang Pemuda, Jalan Tentara Pelajar, Jalan Gelora, Jalan Palmerah Timur, dan Jalan Gatot Subroto,” tulis akun TMC Polda Metro Jaya @TMCPoldaMetro hari ini.
Dirlantas sendiri melakukan rekayasa lalu lintas di empat jalur. Rekayasa itu berbentuk penutupan maupun pengalihan arus kendaraan di area Jakarta Pusat maupun Jakarta Barat yang berdekatan dengan gedung DPR RI.
Berikut ini adalah rincian rekayasa lalu lintas karena demonstrasi buruh, seperti dikutip dari situs resmi National Traffic Management Center (NTMC) Polri:
- Arus lalu lintas dari Jl. Palmerah Timur arah Jl. Gelora diluruskan ke Jl. Tentara Pelajar
- Arus lalu lintas dari Jl. Gerbang Pemuda arah Jl. Gelora Dibelok ke kiri Jl. Asia Afrika
- Arus lalu lintas dari Tol Dalam Kota yang akan keluar di offramp Pulodua diluruskan ke arah Tol Tomang
- Arus lalu lintas dari Jl. Gerbang Pemuda arah Jl. Gatot Subroto diputar balik ke Doorbrak depan pintu 10 mengarah Jl. Gerbang Pemuda kembali
Menurut kepolisian, waktu rekayasa lalu lintas bersifat situasional. Artinya, rekayasa bisa saja dinonaktifkan atau diberlakukan kembali kapan saja, tergantung kondisi maupun situasi aksi penyampaian pendapat para buruh.
Serikat Pekerja itu sendiri bersepakat untuk melakukan aksi mogok nasional sebagai bentuk penolakan terhadap omnibus law Rancangan Undang-undang (RUU) Cipta Kerja yang masih terus dibahas di tengah pandemi virus Corona (Covid-19). Bahkan, mayoritas anggota DPR sudah setuju membawanya ke Sidang Paripurna.
Mogok nasional dari Serikat Pekerja rencananya dilakukan selama tiga hari berturut-turut. Mereka akan memulainya pada 6 Oktober dan diakhiri pada 8 Oktober 2020 saat Sidang Paripurna. [Xan/Ari]
Berita Utama

Kia Carens di Indonesia Akhirnya Tanpa Varian Diesel, Apa Alasannya?
Berita Otomotif
Naik Harga ‘Tipis’, New Audi Q7 Mild Hybrid Cuma Ada 6 Unit Tahun Ini
Berita Otomotif