Ternyata Motor di Jakarta Lebih Banyak Dari Penduduk

JAKARTA – Jumlah motor di provinsi DKI Jakarta ternyata lebih banyak dibanding jumlah penduduk di Jakarta.

Tercatat, jumlah sepeda motor di DKI Jakarta pada tahun 2015 mencapai 13.084.372 sementara jumlah penduduk yang terdaftar di DKI Jakarta hanya 10.075.300 jiwa. Sementara itu, jumlah mobil di DKI Jakarta justru jauh lebih sedikit ketimbang jumlah sepeda motor dan jumlah penduduk. Tercatat saat ini jumlah mobil yang ada di DKI Jakarta hanya 4.399.595 mobil.

Dilansir dari smartcity.jakarta.go.id banyaknya sepeda motor tersebut pun dianggap Pemerintah DKI Jakarta sebagai salah satu biang kemacetan. Hal ini karena tidak sedikit masyrakat yang lebih memilih untuk menggunakan sepeda motor meski untuk menuju tujuan masih bisa ditempuh dengan jalan kaki.

Menurut penelitian yang dirilis oleh Stanford University, orang Indonesia rata-rata hanya berjalan sebanyak 3.513 langkah per hari. Jumlah ini tentu jauh jika dibandingkan dengan Hong Kong yang orang-orangnya terbiasa berjalan 6.880 langkah atau China dengan 6.189 langkah per hari.

Untuk itu, Pemprov DKI pun melakukan inisiatif untuk memberi pembatasan sepeda motor di ruas-ruas jalan tertentu. Pembatasan yang sudah diterapkan di Jalan Medan Merdeka Barat – Bundaran HI, akan diperpanjang dari Bundaran HI – Bundaran Senayan. Dengan kebijakan baru tersebut, diharapkan makin banyak warga yang beralih menggunakan angkutan umum.

Namun kebijakan tersebut mendapat tentangan dari masyarakat dan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia. Mereka menilai bahwa perluasan larangan sepeda motor ini diskriminatif dan tidak tidak pro rakyat.

“Pemotor juga bayar pajak. Mereka punya hak melintasi jalan-jalan protokol yang dibangun oleh uang hasil pajak mereka. Saya rasa sudah cukup larangan motor yang ada saat ini (Medan Merdeka Barat hingga Bundaran HI) jangan diperluas lagi. Sesekali buatlah kebijakan yang memudahkan kehidupan rakyat kecil. Mereka mengandalkan motor untuk ke tempat kerja dan mencari nafkah. Saya minta rencana ini dibatalkan,” ungkap Ketua Komite III DPD Fahira Idri.

Ia pun menilai bahwa larangan yang dilakukan sebenarnya tidak efektif untuk mengurai kemacetan. Pasalnya, jalan-jalan yang sudah dilakukan larangan ini masih mengalami kemacetan.

“Apa Medan Merdeka Barat hingga Bundaran HI sekarang sudah tidak macet? Apa transportasi umum di Jakarta sudah sepenuhnya terintegrasi? Beri dulu warga alternatif yang memudahkan mereka beraktivitas di jalan, baru buat kebijakan. Jangan terbalik,” pungkasnya. [Adi/Ari]