Mercedes-Benz Batal Jadi Mobil Menteri

JAKARTA - Rencana pemerintah untuk menggunakan Mercedes-Benz sebagai mobil menteri akhirnya kandas. Kementerian Sekretariat Negara memutuskan untuk menghentikan pengadaan Mercedes-Benz kendaraan dinas bagi para menteri dan para pejabat setingkat menteri pada pemerintahan mendatang.

Dalam keterangan resminya, Kementerian Sekretariat Negara menyampaikan bahwa pengadaan kendaraan dinas bagi para menteri dan para pejabat setingkat menteri pada pemerintahan mendatang, sesungguhnya adalah bagian dari pelaksanaan tugas yang harus diselesaikan.

Namun, Kementerian Sekretariat Negara juga memahami dengan seksama dinamika yang berkembang diranah publik, ihwal pengadaan kendaraan dinas bagi para menteri/pejabat setingkat menteri itu.

Dalam beberapa hari terakhir, isu ini memang ramai menjadi perbincangan. Kementerian Sekretariat Negara juga sudah mengatakan kalau mobil-mobil Mercedes-Benz ternyata jauh lebih murah karena sudah di buat di dalam negeri bila di banding dengan Toyota Crown yang masih diimpor dari luar negeri.

Tapi, apa daya. Citra Mercedes-Benz sebagai mobil mahal sangat kuat terasa. Hal ini bertentangan dengan niat Joko Widodo sebagai presiden terpilih yang ingin dikenal sebagai sosok yang sederhana.

Selain itu, Jusuf Kalla sebagai wakil presiden dikabarkan juga mengetahui benar terkait pembatalan ini. Sebab dahulu, Dialah yang menyingkirkan merek Volvo dari jajaran mobil pemerintahan dan menggantinya dengan Toyota. Maklum, salah satu perusahaan Jusuf Kalla memang dikenal sebagai distributor mobil Toyota.

Karena hal-hal tadi, banyak pihak yang memprediksi kalau mobil dinas menteri di masa Jokowi-JK nanti akan tetap menggunakan Toyota meski hal ini belum bisa dikonfirmasi.

Dalam keterangan resminya, Kementerian Sekretariat Negara menegaskan bahwa proses lelang terbuka, transparan, akuntabel dan sesuai peraturan perundangan, antara lain memanfaatkan sistem e-procurement itu telah selesai dilaksanakan.

Namun sampai saat ini belum ada anggaran negara yang dikeluarkan untuk pengadaan kendaraan dinas bagi para menteri/pejabat setingkat menteri tersebut. Dalam lelang ini, pemerintah menyiapkan anggaran hingga Rp 91,9 miliar untuk pengadaan mobil dinas tersebut.

"Seiring perkembangan aspirasi publik, Kementerian Sekretariat Negara memutuskan bahwa pengadaan kendaraan dinas menteri/pejabat setingkat menteri tersebut tidak dilanjutkan," tulis Kementerian Sekretariat Negara.

"Pemilihan kendaraan dinas bagi para menteri/pejabat setingkat menteri utamanya terkait dengan jenis, harga dan spesifikasinya, diserahkan sepenuhnya kepada Pemerintahan mendatang," tambah mereka.

Temukan mobil idaman di Mobil123. 

Mari bergabung bersama kami di Facebook dan Twitter.