Kemenhub akan Bangun Proving Ground Kendaraan Terbesar di ASEAN

BEKASI – Kementerian Perhubungan akan mengajak swasta untuk membangun Proving Ground di Balai Pengujian Laik Jalan dan Sertifikasi Kendaraan Bermotor (BPLJSKB) Bekasi.

Nantinya Porving Ground tersebut akan berstandard international dan menjadi tempat pengujian kendaraan bermotor terbesar di ASEAN. Hal ini diungkapkan oleh Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi.

“Melalui pembangunan proving ground, Balai pengujian kendaraan di Bekasi ini nantinya akan menjadi tempat pengujian kendaraan bermotor berstandar internasional yang terbesar di ASEAN,” ucap Budi Karya Sumadi beberapa waktu lalu.

Dengan adanya pembangunan proving ground ini maka akan semakin melengkapi fasilitas yang sudah ada di Balai Pengujian. Ada pun fasilitas yang sudah ada saat ini adalah fasilitas Uji Pengereman, Tes Speedometer, Uji Kebisingan, Uji Kemudi, Uji Kecelakaan, Uji Stabilitas, Kendaraan Bertenaga Listrik dan Emisi CO2. Fasilitas-fasilitas tersebut sudah bisa dimanfaatkan oleh beragam perusahaan otomotif di Indonesia.

Tak hanya itu, fasilitas pengujian proving ground nantinya akan dibangun sedemikian rupa agar menyerupai kondisi jalan sebenarnya. Yaitu mulai dari jalan rusak, jalan berlumpur, jalan tergenang air, high speed test track, cross wind test, dust tunnel, skid pad, uji tabrak, dan sebagainya. Dengan ini perfoma kendaraan bisa dilihat lebih detail.

Pembangunan proving ground tersebut diklaim akan memberikan banyak keuntungan bagi Indonesia. Hal ini karena Indonesia dapat meningkatkan daya saing pengujian kendaraan bermotor dengan negara-negara ASEAN. Kondisi tersebut dapat mendorong minat investasi asing untuk membangun industri otomotifnya di Indonesia.

Seluruh perusahaan otomotif pun dapat melakukan ujicoba kendaraannya di lokasi ini. Tak hanya kendaraan dengan mesin konvensional, kendaraan-kendaraan berteknologi canggih seperti kendaraan listrik, otomom dan sebagainya akan dapat melakukan pengujian di lokasi ini.

Pembangun fasilitas uji kendaraan ini akan dilakukan melalui skema pendanaan kreatif non APBN melalui Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU). Ditargetkan proses lelangnya akan dilakukan pada tahun ini dan diharapkan sudah bisa beroperasi pada tahun 2024. Itu artinya sebelum Presiden Joko Widodo lengser, fasilitas sudah bisa digunakan.