Ini Dia Mobil yang Dimiliki Calon Tunggal Kapolri Komjen Listyo Sigit

JAKARTA – Komjen Listyo Sigit merupakan calon tunggal Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri). Mobil apa saja yang dia miliki?

Sigit, pada Rabu (20/1/2021), baru saja menjalani Fit and Proper Test di hadapan Komisi III Dwan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI). Setelah menjalani proses yang disiarkan oleh akun YouTube DPR RI ini, Sigit diketahui telah mendapatan persetujuan dari Komisi tersebut, sehingga makin dekat ke kursi Kapolri menggantikan Jendral Idham Azis.

Berdasarkan data Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) yang Mobil123.com unduh dari situs resmi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Sigit memiliki aset dengan total nilai lebih dari Rp 8 miliar—tepatnya Rp 8.314.735.000. Di dalamnya terdapat berbagai kategori aset, salah satunya adalah Aset Alat Transportasi dan Mesin.

Di kategori tersebut, hanya tercantum kepemilikan satu mobil. Adapun mobilnya adalah Toyota Fortuner dengan tahun produksi 2018.

Mobil itu merupakan harta hasil sendiri. Nilai mobil yang ia cantumkan dalam laporan adalah Rp 320 juta.

Sebagai informasi saja, Fortuner yang dimiliki Sigit merupakan versi lama. Ini karena Toyota sudah meluncurkan versi facelift-nya pada 2020 kemarin melalui seremoni secara virtual, bersama – sama dengan Toyota Kijang Innova facelift.

Fortuner facelift menjadi satu dari 13 model yang merek tersebut lepas ke pasar otomotif Nusantara di tengah pandemi virus Corona (Covid-19). Berikut ini harga on-the-road (OTR) Jakarta Fortuner terbaru per Januari 2021, menurut situs resmi Toyota:

• 4x2 2.4 G MT DSL Rp 509.900.000
• 4x2 2.4 G AT DSL Rp 527.600.000
• 4x2 2.4 VRZ AT DSL Rp 558.400.000
• 4x2 2.4 VRZ AT DSL TRD Rp 573.000.000
• 4x2 2.7 SRZ AT BSN Rp 582.400.000
• 4x2 2.7 SRZ AT BSN TRD Rp 597.000.000
• 4x4 2.4 G AT DSL Rp 635.600.000
• 4x4 2.4 VRZ AT DSL Rp 709.500.000

Lebih lanjut, hari dan tanggal pelantikan Sigit sebagai Kapolri yang baru belum diumumkan. Menurut penelusuran dari berbagai media massa arus utama, waktu pelantikan menunggu Sidang Paripurna DPR RI terlebih dahulu. [Xan/Ari]