Sri Mulyani: Aturan PPnBM 0 Persen Mobil Baru Sedang Difinalisasi

JAKARTA – Regulasi yang mengatur relaksasi pajak mobil baru mulai Maret 2021 saat ini sudah dalam tahap finalisasi.

Menteri Keuangan Sri Mulyani menyatakan payung hukum relaksasi pajak mobil baru segera terbit. Saat ini, aturan berbentuk Peraturan Menteri Keuangan (PMK) tersebut sedang difinalisasi.

“Itu (finalisasi) berarti harmonisasi dan kemudian kami akan keluarkan. Seperti yang ditegaskan dalam pengumuman Pak Menko (Menteri Koordinator Bidang Perekonomian—Red) maupun kami, kebijakan ini berlaku mulai 1 Maret 2021,” ucap dia dalam konferensi pers ‘APBN Kita’ pada Selasa (23/2/2021) yang disiarkan lewat akun YouTube resmi Kementerian Keuangan.

Sekadar mengingatkan, pada pekan kedua Februari Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengumumkan pemberian kelonggaran pajak bagi mobil baru yang berlaku bulan depan. Bentuknya adalah insentif Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM).

Relaksasi PPnBM akan diberikan secara bertahap, dimulai dari pembebasan penuh sampai menjadi 0 persen pada Maret – Mei. Kebijakan ini menurutnya berlaku sembilan bulan hingga November.

Namun, Sri Mulyani menjelaskan relaksasi PPnBM diberikan sampai Desember. Jika benar, masa berlakunya berarti sama dengan kebijakan pendamping yakni Down Payment (DP/Uang Muka) 0 persen untuk kredit kendaraan bermotor dalam kondisi baru.

“Sebanyak 100 persen PPnBM ditanggung pemerintah pada triwulan pertama yaitu Maret, April, Mei. Kemudian pada Juni, Juli, Agustus turunnya 50 persen. Empat bulan terakhir yakni hingga Desember insentif diturunkan lagi menjadi hanya 25 persen,” papar akademisi dan ekonom dari Universitas Indonesia ini.

Sebagai informasi, relaksasi PPnBM tidak diberikan kepada semua mobil baru. Hanya kendaraan di kategori tertentu yang kelak mendapatkannya.

Pemerintah hanya memberikannya untuk kendaraan bermesin 1.500 cc ke bawah yang diproduksi lokal dengan komponen lokal minimal 70 persen. Adapun jenisnya ialah sedan plus kendaraan – kendaraan berpenggerak dua roda (4x2) yang lain.

“Kami berharap masyarakat tentu merespons. Saya tahu ini diharapkan akan meningkatkan kembali permintaan kendaraan bermotor dan ini akan mendorong industri otomotif di Indonesia yang rantai suplainya cukup penting dalam perekonomian kita,” tutup Sri Mulyani. [Xan/Ari]