Siap-siap, Polisi akan Lebih Tegas Terapkan Protokol Kesehatan

SURABAYA – Kepolisian Republik Indonesia menegaskan akan memperketat pengawasan pelanggaran protokol kesehatan di masyarakat mulai tanggal 18 Desember 2020.

Hal ini disampaikan oleh Irjen Pol Imam Subianto, Asops Kapolri di pembukaan rapat koordinasi Pengamanan Natal Tahun 2020 dan Tahun Baru Tahun 2021 di Surabaya. Langkah ini dilakukan untuk mengurangi penyebaran pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) yang tidak kunjung rampung.

Artikel terkait

Sambut Natal dan Tahun Baru 2021, Kepolisian Gelar Operasi Lilin

Berita Otomotif

17 December 2020

Jumlah Konsumsi BBM Meningkat di Libur Natal dan Tahun Baru 2020

Berita Otomotif

14 January 2020

Libur Natal dan Tahun Baru, 648 KM Jalan Tol Trans Sumatera Bisa Digunakan

Berita Otomotif

29 November 2020

Pengetatan itu dilakukan untuk mencegah meningkatnya kasus Covid-19 di Indonesia selama libur akhir tahun. Pasalnya momen libur Natal dan tahun baru biasanya dimanfaatkan masyarakat untuk berkumpul maupun pergi ke luar kota seperti mudik. Kegiatan itu dinilai rentan menjadi sumber penularan corona jika tidak disiplin dalam menjalankan protokol kesehatan.

“Pergerakan besar ini dapat menimbulkan gangguan Kamtibmas khususnya kriminalitas dan kamseltibcarlantas. ini harus diantisipasi. Terlebih disaat pandemi Covid-19 agar dapat mencegah penyebaran virus tersebut,” kata Imam.

Dalam kesempatan yang sama Kakorlantas Polri Irjen Istiono menegaskan bahwa operasi yustisi protokol kesehatan juga akan dilakukan dengan skala besar bersama TNI. Selain itu, pengetatan pengamanan juga akan dilakukan pada semua gereja, dengan menerapkan jumlah pengunjung 50 persen dan selebihnya dilakukan melalui virtual.

“Tidak boleh mendirikan tenda diluar gereja. Ini berlaku di semua wilayah, tidak terkecuali wilayah yang mayoritas umat kristiani,” kata Istiono.

Untuk perayaan tahun baru, Istiono menegaskan tahun ini tidak ada izin keramaian yang dikeluarkan dari kepolisian, baik di hotel maupun di lokasi wisata.

“Pengetatan ini akan dilakukan mulai 18 Desember 2020 sampai 8 Januari 2021 demi mencegah penyebaran COVID-19,” kata Istiono.

Tak hanya itu, sejumlah Pemerintah Daerah juga mengetatkan akses keluar masuk ke wilayahnya masing-masing. Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) misalnya menegaskan bahwa masyarakat yang hendak masuk harus dapat menunjukkan surat keterangan rapid test.

"Pelaku perjalanan dari dan menuju DIY wajib melakukan rapid antigen atau swab antigen yang masih berlaku. Kalau rapid test itu hanya tiga hari, kalau PCR itu satu minggu. Jadi rapid test hanya sebagai penanda, oh negatif.Tapi kalau sudah tiga hari ya tetap bisa positif,” terang Sri Sultan Hamengku Buwono X, Gubernur DIY. [Adi/Ari]