Gaikindo: Tren Mobil Hybrid dan PHEV Tak Bisa Diabaikan!

Mobil Listrik

Insan Akbar | 20 May 2025 09:56

JAKARTA – Pengurus Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) menilai tren mobil hybrid dan plug-in hybrid electric vehicle (PHEV) tak bisa diabaikan oleh pemerintah Indonesia. Insentif untuk dorong pasar kendaraan elektrifikasi juga harus fleksibel terhadap dua teknologi ini.

Sekretaris Umum Gaikindo Kukuh Kumara menyebut bukan hanya pasar mobil listrik murni (battery electric vehicle/BEV) yang berkembang di seluruh dunia. Penjualan mobil hybrid pun terus meningkat, termasuk di China, dengan mobil-mobil PHEV mereka.

“Terhadap tren mobil hybrid ini jangan tutup mata. Jadi, sebaiknya kita (Indonesia) punya kebijakan yang fleksibel,” kata dia dalam Diskusi Forum Wartawan Industri (Forwin) bertema ‘Menakar Efektivitas Insentif Otomotif’ pada Senin (19/5/2025) di Gedung Kementerian Perindustrian (Kemenperin), Jakarta.

Wuling Almaz hybrid

Kukuh menjelaskan pangsa pasar mobil elektrifikasi di Indonesia yang terdiri dari teknologi hybrid, PHEV, plus mobil listrik murni sepanjang Januari-April 2024 sudah mencapai 16,6 persen secara wholesales (distribusi stok ke diler). Total pasar mobil nasional sendiri 256.368 unit.

Pembagiannya ialah 7,2 persen untuk mobil hybrid (volume 18.462 unit), 9,3 persen untuk mobil listrik murni (9,3 persen), serta tak sampai satu persen bagi mobil PHEV (91 unit).

Kukuh kemudian menyinggung mengenai ekspansi merek mobil China di Indonesia yang sudah mulai memperkenalkan mobil PHEV. Merek yang dimaksud diketahui adalah Chery, dengan model Tiggo 8 CSH seharga Rp499 juta on the road (OTR) Jakarta.

“China juga sudah perkenalkan di sini mobil PHEV. Dari Jakarta ke Bali dalam sekali cas dan isi tangki bensin penuh dapat mencapai 1.300 km. Ini bukti bahwa teknologi ini juga menghemat energi. Bisa dibayangkan kalau PHEV nanti digabung dengan bioetanol. Dengan B40, kita sudah tak perlu impor solar lagi,” papar dia.

Chery Tiggo 8 PHEV Peneliti LPEM FEB UI (Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia) Riyanto menilai kebijakan insentif untuk kendaraan elektrifikasi harusnya berbasis emisi. Penetapan bentuk dan besaran insentif mestinya benar-benar sesuai dengan produksi emisi dari masing-masing teknologi.

Dengan pengurangan emisi mobil hybrid yang menurut pengetesan UI terhadap Toyota Prius hybrid pada 2018 silam yang bisa sampai dengan 50 persen dibandingkan mobil konvensional, besaran insentifnya harus pula sesuai.

Ia mencontohkan insentif Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN) 10 persen hingga akhir 2025 yang hanya diberikan kepada mobil listrik murni. Padahal, dengan reduksi emisi signifikan, sangat wajar mobil hybrid plus PHEV turut menikmati insentif PPN DTP.

“Kalau memang bisa kontribusi pada pengurangan emisi 50 persen sedangkan BEV 100 persen, agak wajar mobil hybrid juga bisa didiskon. Gak usah 10 persen, mungkin 5 atau berapa,” nilai Riyanto.

Toyota Yaris Cross hybrid

Hingga kini, bentuk insentif fiskal bagi mobil hybrid barulah Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPnBM DTP) 3 persen. Ini berbeda jauh dari insentif untuk mobil listrik murni.

Mobil listrik murni sudah menikmati segudang insentif. Misalnya saja PPnBM 0 persen, pembebasan bea masuk dan PPnBM untuk model impor utuh dengan komitmen perakitan lokal, keringanan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) dan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) hingga 0 persen, atau pun ‘kebal’ dari aturan ganjil-genap.

Menanggapi masukan-masukan di atas, Direktur Industri Maritim, Alat Transportasi, dan Alat Pertahanan (IMATAP) Kemenperin Mahardi Tunggul Wicaksono menyatakan pemerintah memang berencana mengevaluasi segala bentuk insentif bagi kendaraan elektrifikasi pada akhir 2025. [Xan]