Tujuan Pemerintah Pilih Mobil Hybrid untuk Dinas Para Menteri

Berita Otomotif

Insan Akbar | 31 October 2019 13:43

JAKARTA - Pemerintah mengatakan pemilihan mobil hybrid sebagai kendaraan dinas menteri menunjukkan keseriusan mereka terhadap isu mobil ramah lingkungan di Indonsia.

Seperti diketahui, para menteri dan pejabat setingkatnya di Kabinet Indonesia Maju (2019 - 2024) dipastikan menggunakan menggunakan Toyota Crown 2.5 HV G-Executive. Model yang sudah didistribusikan oleh Toyota kepada negara pada 30 September 2019 tersebut merupakan salah satu lini produk hybrid Toyota di pasar global yang tak dijual di Indonesia.

Harga Crown 2.5 HV G-Executive sekitar Rp 1,5 miliar. Sayang, mobil ini dipastikan tidak bisa dipesan oleh masyarakat umum.

Menurut pemerintah melalui keterangan resmi dari Kementerian Sekretariat Negara beberapa waktu lalu, Crown 2.5 HV G-Executive merupakan salah satu varian kendaraan elektrifikasi Toyota yang memiliki keunggulan spesifik dengan teknologi hybrid. Ini membuatnya lebih ramah lingkungan, efisien, dan aman dengan mengusung platform Toyota New Global Architecture (TNGA) yang mengutamakan agility, stability, visibility guna mendukung kinerja mesin andal.

“Terpilihnya Crown 2.5 HV G-Executive juga menunjukkan keseriusan pemerintah dalam mendorong pengembangan kendaraan elektrifikasi yang lebih ramah lingkungan,” tulis regulator di dalam pernyataan pers mengenai kendaraan diklaim seirit LCGC tersebut.

Sebagai informasi, pemerintah memang ingin Indonesia segera memasuki era mobil listrik yang dimulai dari mobil hybrid terlebih dahulu. Teknologi hybrid sendiri memadukan antara mesin pembakaran internal dengan baterai plus motor listrik.

Untuk mendorong ini, sudah terbit Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2019 berisi gambaran umum 17 insentif bagi kendaraan bermotor listrik berbasis baterai. Kemudian, pertengahan Oktober, muncul satu peraturan turunannya yakni Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2019 yang mengatur antara lain soal besaran PPnBM bagi mobil hybrid, mobil plug-in hybrid (PHEV), mobil listrik murni.

PP ini menjelaskan pula revisi PPnBM bagi mobil low cost green car (LCGC) dan mobil bermesin konvensional secara umum. Seluruh aturan tersebut baru berlaku pada 2021 alias 2 tahun dari sekarang.

Pengadaan Mobil-mobil hybrid untuk dinas menteri dan pejabat setingkatnya dilakukan melalui tender. Pemenangnya ialah PT. Astra International, grup bisnis raksasa sekaligus pemegang saham beberapa joint venture perusahaan otomotif di Indonesia termasuk PT. Toyota Astra Motor (TAM). [Xan/Ari]

Tag Terkait

Cetak

Berita Utama

2 Bocah Jago Bawa Motor Picu Permohonan Uji Materi SIM di Bawah 17 Tahun di MK

Berita Otomotif

Insan Akbar | 2 hari yang lalu

JAKARTA – Taufik Idharudin, seorang pria asal Solo, Jawa Tengah, mengajukan permohonan uji materi syarat usia minimal mendapatkan Surat Izin ...

Pasar Indonesia lagi Drop, Penjualan 9 dari 10 Merek Mobil Terlaris Turun!

Berita Otomotif

Insan Akbar | 2 hari yang lalu

JAKARTA – Pasar mobil Indonesia pada kuartal satu 2024 melemah. Hampir semua merek mobil di daftar 10 besar terlaris turun penjualannya.Penjualan ...

Merek Mobil Listrik China GAC Aion Jadikan Indonesia Basis Produksi Kedua di ASEAN

Mobil Listrik

Insan Akbar | 2 hari yang lalu

JAKARTA – Merek China GAC Aion dipastikan bakal melakukan perakitan lokal mobil listrik di Indonesia.Pabrik GAC Aion di Indonesia, menurut keterangan ...