Polisi Minta Pajak Progresif Dihapus: Rumah Gubuk Mobilnya Alphard, Tahunya Titipan

JAKARTA – Kepala Korps Lalu Lintas Kepolisian Republik Indonesia (Kakorlantas Polri) Firman Shantyabudi mengusulkan pajak progresif kendaraan bermotor ditiadakan untuk seluruh Indonesia karena dinilai tidak efektif dan banyak diakali.

Pemikiran itu ia lontarkan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), beberapa waktu lalu di Senayan, Jakarta.

Firman mengungkapkan banyak orang kaya di Indonesia yang meminjam identitas orang lain untuk membeli mobil kedua, ketiga, dan seterusnya.

Salah satu dampaknya, data yang didapat polisi juga tidak valid.

Artikel terkait

Daftar Keringanan Pajak yang Sedang Diusulkan Agar Harga Mobil Turun

Berita Otomotif

18 September 2020

Spesifikasi, Fitur, dan Harga Mobil Toyota Alphard: Masih Jadi Favorit Orang Kaya

Panduan Pembeli

07 September 2023

Siswa Jepang "Kerja Kelompok", Tugasnya Modifikasi Toyota Alphard Jadi Mobil Bak Kabin Ganda

Berita Otomotif

15 February 2023

Bahkan, ketika sedang berkoordinasi dengan Pertamina untuk menghitung warga yang berhak mendapatkan Bahan Bakar Minyak (BBM) Subsidi, ia menemukan pemilik rumah gubuk yang memiliki mobil mewah.

“Faktanya, kemarin terjadi, ketika kami berbicara dengan Ibu Nicke dari Pertamina untuk menghitung subsidi, ada orang yang di catatan harus dapat subsidi tapi dia punya mobil Alphard,” tukas Firman.

“Ternyata ini titipan. Cuma pinjam STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) untuk menghindari pajak progresif. Mobilnya menggunakan BBM yang mendapatkan subsidi dari pemerintah,” lanjut dia.

Oleh karena itu, Firman meminta agar masyarakat dibiarkan saja punya mobil lebih dari satu.

Terpenting adalah data kendaraan bermotor (ranmor) yang didapat oleh kepolisian menjadi akurat.

“Kami dengan tim Samsat Nasional sudah berjalan ke para Gubernur untuk meminta menihilkan biaya balik nama dan pajak progresif karena, mohon maaf, bahasa Jakartanya ‘tidak ngefek’,” tegas dia.

“Data ranmor tidak kami dapatkan, sedangkan kami dapat amanah mengidentifikasi data kendaraan dan pengemudi,” tandas Firman lagi.

Berbagai provinsi sudah meniadakan pajak progresif bagi kendaraan bermotor.

Sebut saja, misalnya, Sumatera Barat, Kepulauan Riau, Riau, Nangroe Aceh Darussalam, Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, Gorontalo, Maluku, Sulawesi Selatan, hingga Papua Barat.

Nah, kira-kira Jakarta bakal menyusul tidak, ya, Mobilovers? [Xan/Dms]

>>>>> Klik link ini untuk melihat harga mobil baru <<<<