Pemerintah Diharapkan Kelak Bisa Bikin Program Mobil Listrik ‘Murah’

JAKARTA – Program mobil listrik 'murah', jika kelak bisa terwujud, dipercaya bisa mengakselerasi tumbuh-kembang pasar kendaraan bermotor listrik berbasis baterai (KBLBB) di Indonesia.

Program mobil listrik murah ini jadi salah satu ide yang dilontarkan Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo), terkait strategi pengembangan pasar mobil listrik di Nusantara.

Mereka berkaca dari kesuksesan kebijakan low cost green car (LCGC), program mobil murah yang sudah berjalan lebih dulu untuk roda empat bermesin konvensional.

“Kita sudah melihat hasil atau kisah sukses LCGC yang dikembangkan sejak 2013. Dari mulai berjalan hingga saat ini, komposisi (model-model LCGC) terhadap total penjualan atau produksi APM (Agen Pemegang Merek) mungkin sudah 20 persenan,” ucap Ketua V Gaikindo Shodiq Wicaksono dalam Webinar ‘Quo Vadis Industri Otomotif Indonesia di Era Elektrifikasi’, Jumat (15/10/2021).

“Jadi apabila kita bisa mengembangkan satu program kendaraan bermotor listrik harga terjangkau untuk bisa percepat proses elektrifikasi, misalnya, itu juga salah satu pendekatan yang bisa kita lakukan untuk percepat proses transisi (dari mobil konvensional ke mobil listrik),” lanjut dia.

Artikel terkait

Pemerintah Gandeng Pabrikan Otomotif Terkait Rencana Pembatasan Usia Kendaraan

Berita Otomotif

05 July 2019

Gaikindo Gelar Pameran Khusus Kendaraan Komersial Bulan Depan

Berita Otomotif

06 February 2018

Soal Batas Kenaikan Harga LCGC, Gaikindo: Kata Pak Menteri 5 Persen!

Berita Otomotif

03 March 2023

Sebagai informasi, pemerintah sedang berambisi membentuk pasar maupun industri kendaraan listrik nasional. Bahkan, pemerintah ingin menjadikan Indonesia salah satu pemain utama di rantai suplai komponen kendaraan listrik global, berbekal cadangan nikel—bahan baku baterai lithium ion—terbanyak di dunia.

Berbagai macam insentif fiskal atau pun non-fiskal disiapkan untuk pembeli mobil listrik, model-model kendaraannya, maupun produsen kendaraan serta komponennya.

Bagi pembeli, misalnya, mulai 16 Oktober 2021 nanti diberikan insentif Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM) untuk mobil mild hybrid, hybrid, plug-in hybrid (PHEV), dan listrik murni.

Ada pula insentif lain yang sudah berlaku seperti reduksi pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) di daerah-daerah atau pembebasan dari aturan ganjil-genap di Jakarta.

Dari sisi pembiayaan, diatur mengenai pemberian uang muka amat minim, yakni hingga 0 persen.

Namun, segala insentif tersebut masih belum mampu membuat harga mobil listrik cukup terjangkau akibat biaya produksi baterai yang memang masih amat tinggi.

Sebagai gambaran, banderol mobil listrik murni termurah di Indonesia saat ini Rp600 jutaan, sedangkan untuk mobil hybrid mendekati Rp500 jutaan.

“Sebagian besar masyakat Indonesia (daya beli mobilnya) ada di Rp300 juta ke bawah. Sebanyak 80-90 persennya,” pungkas Shodiq.

Sementara itu, Direktur Industri Maritim, Alat Transportasi, dan Alat Pertahanan Kementerian Perindustrian Sony Sulaksono mengakui insentif mobil listrik di Indonesia memang belum seroyal di negara-negara maju.

Ia mengedepankan survei McKinsey yang mengatakan bahwa, negara-negara maju menggelontorkan insentif subsidi langsung berupa rabat harga mobil sebesar 10 ribu dollar AS (Rp140,72 juta, 1 USD = Rp14.072,90) per mobil. Masih terdapat pula beragam insentif lainnya.

“Di negara maju lebih besar lagi sehingga tercapai titik di mana harga mobil listrik mendekati (harga yang relatif terjangkau),” tandas dia. [Xan/Ses]