Pajak Mobil di Indonesia Akan Didasarkan pada Tingkat Polusinya

JAKARTA - Pemerintah mengatakan Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM) mobil nantinya akan didasarkan atas tingkat polusinya. Namun, kemungkinan pemberlakuannya masih dua tahun ke depan.

Airlangga Hartarto, Menteri Perindustrian, menjelaskan skema PPnBM terbaru tidak akan lagi berbasis kapasitas mesin melainkan emisi gas buang. Dengan demikian, semakin rendah polusinya, semakin kecil pula PPnBM yang dikenakan.

“Insentif baru yang dikeluarkan pemerintah ini disederhanakan menjadi berbasis emisi. Skema harmonisasi ini diharapkan bisa mengubah kendaraan produksi dalam negeri menjadi rendah emisi, meningkatkan investasi dan memperluas pasar ekspor,” kata Airlangga di Gedung DPR RI, Jakarta pada awal pekan ini seperti dijelaskan dalam keterangan pers Kemenperin.

Artikel terkait

Kaleidoskop Otomotif 2018: Belum Tahunnya Mobil Hybrid dan Mobil Listrik

Berita Otomotif

21 December 2018

Regulasi Mobil Listrik Terbit Maret, Peluncuran Kendaraannya Bisa di 2019

Berita Otomotif

28 February 2019

Indonesia Ingin Perbanyak Mobil Diesel dengan Turunkan Pajak

Berita Otomotif

28 November 2018

Adapun teknologi yang ingin dipromosikan ialah Flexy Engine, Hybrid, Plug-In Hybrid Electric Vehicle (PHEV), hingga Pure Electric Vehicle.

Pemerintah sejak jauh-jauh hari sudah menargetkan penjualan mobil hybrid plus listrik berkontribusi 20 persen dari pasar pada 2025. Pabrikan-pabrikan sudah mengambil ancang-ancang untuk memanfaatkan insentif pajak, seperti Toyota dengan C-HR hybrid, Nissan dengan Note e-Power dan Leaf atau Mitsubishi dengan Outlander PHEV.

Kabar terbaru, draf skema PPnBM tersebut saat ini sedang dikonsultasikan oleh Kementerian Perindustrian plus Kementerian Keuangan bersama dengan parlemen. Selain tidak lagi didasarkan atas kapasitas mesin, penggolongan jenis kendaraan sedan atau non-sedan juga dihilangkan.

Lebih lanjut, pemerintah menjelaskan bahwa pihaknya akan pula memberikan insentif PPnBM 0 persen bagi produksi sepeda motor ataupun mobil listrik yang dilakukan di Indonesia. Sebelumnya, insentif sejenis ini hanya diberikan pada kendaraan di segmen low cost green car (LCGC).

Berlaku 2021
Skema PPnBM terbaru berdasarkan emisi gas buang sendiri tidak bakal langsung berlaku, begitu regulasinya terbit. Ada jeda yang diberikan pemerintah.

Airlangga menerangkan skema PPnBM teranyar diproyeksikan berlaku pada 2021. Hal ini mempertimbangkan kesiapan pelaku usaha.

Dengan tenggat waktu dua tahun, pelaku usaha akan mampu melakukan penyesuaian dengan teknologi atau bisa memenuhi syarat untuk mendapatkan tarif PPnBM yang lebih rendah lalu pelaku usaha baru bisa mendapatkan kepastian berusaha.

“Kami sudah berdiskusi dengan para pelaku usaha. Mereka sudah minta waktu dua tahun untuk menyesuaikan. Pabrikan Jepang yang sudah eksisting di industri otomotif sudah siap, juga pabrikan dari Eropa,” tuturnya. [Xan/Ari]