Kasus Ghosn Makin Kusut, Pejabat Jepang Coba Nego Pemerintah Libanon

BEIRUT - Pemerintah Jepang mengupayakan membawa Carlos Ghosn ke negaranya untuk diadili namun sepertinya tidak mudah dan tampak makin kusut.

Pemerintah Jepang sendiri telah mengirim pejabat ke Libanon demi mendapatkan kembali Ghosn yang kabur dari Jepang akhir 2019. Kala itu mantan Chairman and CEO Aliansi Renault–Nissan–Mitsubishi yang terkena kasus penggelapan pajak, ditanggap akhir 2018 menjadi tahanan rumah di Jepang dan sedang menunggu lanjutan persidangan.

Hiroyuki Yoshiie, perwakilan Menteri Kehakiman Jepang baru-baru ini dikabarkan bertemu dengan pejabat tinggi Libanon yakni Presiden Michel Aoun, Menteri Kehakiman Marie Claude Najm dan juga menteri luar negeri. Sayangnya tidak ada hasil terperinci paska pertemuan itu yang dibuka ke media.

Artikel terkait

Carlos Ghosn Mendapat Larangan Berpergian dari Lebanon

Berita Otomotif

13 January 2020

Mantan Bos Nissan Carlos Ghosn: Saya Harus Kabur atau Mati di Jepang

Berita Otomotif

13 January 2020

Demi Dapatkan Ghosn, Jepang Tekan Lebanon Lewat IMF

Berita Otomotif

03 June 2020

"Pada kesempatan ini Jepang berharap Libanon akan mendapatkan pemahaman yang tepat tentang sistem peradilan pidana Jepang," kata Masako.

Menurut akun Tweeter resmi Kepresidenan Lebanon, pada kesempatan ini tidak disebutkan sama sekali soal kasus Ghosn. Hanya disebutkan soal hubungan timbal balik dan cara mengembangkan hal-hal menarik antar 2 negara.

Jepang dan Lebanon sendiri tidak memiliki perjanjian ekstradisi. Jadi dapat sementara dapat disimpulkan bahwa kecil kemungkinan Lebanon akan setuju untuk mengirim Ghosn yang dianggap sebagai pahlawan nasional Libanon kembali ke Jepang dan kemudian diadili.

Jepang pada kesempatan berbeda juga telah meminta Ghosn untuk kembali melalui Interpol dan mengeluarkan surat perintah penangkapan setelah jadi buronan. Langkah Interpol ini langsung dijawab oleh Jaksa Penuntut Libanon dengan mengeluarkan larangan bepergian pada Ghosn di Januari 2020 dan memintanya untuk menyerahkan paspor Perancisnya.

Menanggapi pertemuan ini, pihak Nissan berharap Ghosn akan kembali ke Jepang untuk diadili. Mereka sepertinya memiliki banyak perhitungan terhadap apa yang telah dilakukan Ghosn.

"Ini harus dilakukan sehingga semua fakta dapat ditetapkan dengan baik di bawah sistem peradilan Jepang," ungkap pihak Nissan.

Penjualan Nissan sendiri belakangan terus terpuruk dan merosot di kuartal tahun fiskal terakhir. Nissan secara luas juga dianggap telah ternoda oleh kontroversi seputar Ghosn.

Bulan lalu, Nissan telah mengajukan gugatan ganti rugi perdata pada Ghosn sebesar 10 miliar yen atau sekitar Rp 1.3 triliun. Angka ini merupakan klaim atas praktik korupsi Ghosn yang dananya dialokasikan untuk sewa properti di luar negeri, penggunaan jet perusahaan dan pembayaran untuk penyelidikan internal.

Di sisi lain, Ghosn menyatakan bahwa Ia terpaksa melarikan diri karena tidak bisa mendapatkan pengadilan yang adil baginya di Jepang dan bisa mengancam nyawanya. Ia menyakini hal tersebut setelah menghabiskan waktu berbulan-bulan dalam penahanan dan berjuang untuk mendapatkan pembebasan dengan jaminan di bawah kondisi yang ketat.

Akankah kisruh kasus Ghosn ini akan segera berakhir ?. Nantikan kabar selanjutnya. [Ari]