Jokowi: Tidak Ada Pelonggaran PSBB

JAKARTA – Joko Widodo, Presiden Republik Indonesia menegaskan bahwa sampai saat ini Pemerintah belum melakukan pelonggaran Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).

Hal ini kembali Ia tegaskan karena di masyarakat mulai terlihat adanya keinginan masyarakat untuk pelonggaran PSBB. Padahal, pelonggaran masih dalam tahap rencana dan belum menjadi kebijakan tetap dari Pemerintah.

Artikel terkait

Jokowi Ingatkan Potensi Klaster Covid-19 Baru dari Sektor Industri

Berita Otomotif

19 May 2020

Pelanggar Aturan PSBB Dapat Didenda Rp 100 Juta

Berita Otomotif

12 April 2020

Puluhan Ribu Anggota TNI Polri Siap Kawal PSBB Jawa Barat

Berita Otomotif

06 May 2020

Skenario beberapa tahap yang nantinya akan diputuskan pun harus dilakukan secara bertahap dan hati-hati. Penentuan tersebut tentunya harus didasari pada data-data dan fakta di lapangan bahwa sudah ada penurunan jumlah pasien postif Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

“Dalam minggu ini maupun minggu ke depan ke depannya lagi, 2 minggu ke depan pemerintah masih akan tetap fokus pada larangan mudik dan mengendalikan arus balik,” terang Presiden.

Presiden pun mengingatkan bahwa yang dilarang adalah mudik dan bukan transportasinya. Dengan demikian transportasi logistik, urusan pemerintah dan sebagainya masih bisa dilakukan meski PSBB masih dilakukan secara maksimal.

“Karena transportasi, sekali lagi, transportasi untuk logistik, untuk urusan pemerintahan, untuk urusan kesehatan, untuk urusan kepulangan pekerja migran kita dan urusan ekonomi esensial itu tetap masih bisa berjalan dengan protokol kesehatan yang ketat,” tandas Presiden.

Hingga berita ini dibuat, jumlah kasus positif bertambah 496 orang sehingga totalnya menjadi 18.010 Sedangkan pasien sembuh menjadi 4.324 setelah ada penambahan 195 orang dan kasus meninggal menjadi 1.191 dengan penambahan 43 orang.

 “Konfirmasi COVID-19 Positif naik sebanyak 496 orang, sehingga menjadi 18.010 orang. Kasus sembuh meningkat 195 orang menjadi 4.324 orang. Kasus meninggal 43 orang, sehingga menjadi 1.191 orang ," ungkap Achmad Yurianto, Juru Bicara Pemerintah untuk Covid-19.

Berdasarkan data yang diterima Gugus Tugas, lima provinsi dengan angka kasus positif terbanyak adalah Provinsi DKI Jakarta dengan total kasus 6.059 disusul Jawa Timur sebanyak 2.296, Jawa Barat 1.677, Jawa Tengah 1.165, Sulawesi Selatan 1.017 dan wilayah lain di Indonesia sehingga total mencapai 18.010 orang.

Kemudian untuk jumlah Orang Dalam Pemantauan (ODP) yang masih dipantau ada sebanyak 45.047 orang dan Pasien Dalam Pengawasan (PDP) yang masih diawasi ada menjadi 11.422 orang. Data tersebut diambil dari 34 provinsi dan 389 kabupaten/kota di Tanah Air. [Adi/Ari]