Kepolisian Tunggu Keputusan Pemerintah Terkait Usulan Sepeda Masuk Tol

Berita Otomotif

Kepolisian Tunggu Keputusan Pemerintah Terkait Usulan Sepeda Masuk Tol

JAKARTA - Ditlantas Polda Metro Jaya menegaskan bahwa pihaknya masih menunggu keputusan pemerintah terkait wacana sepeda masuk ke jalan tol.

Anies Baswedan, Gubernur DKI Jakarta telah melakukan usulan agar sepeda diperbolehkan untuk masuk ke tol dalam kota. Usulan ini disampaikan karena tingginya minat masyarakat untuk menggunakan sepeda saat beraktivitas.

Hal ini terlihat dari sejumlah ruas jalan utama di DKI Jakarta seperti Sudirman Thamrin yang telah memiliki jalur khusus sepeda. Di lokasi-lokasi tersebut, jumlah pesepeda setiap harinya terbilang cukup tinggi.

Menanggapi usulan tersebut, Ditlantas Polda Metro Jaya pun akhirnya angkat bicara. Mereka menegaskan bahwa pihaknya akan menunggu perijinan dari Pemerintah pusat apakah wacana ini bisa dijalankan.

“Kami menunggu Kementerian PUPR apakah diizinkan atau tidak,” kata Dirlantas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Sambodo Purnomo Yogo.

Dirlantas memastikan pihaknya akan mengkaji lebih matang dan melakukan survei terlebih dahulu jika Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kemen PUPR) menyetujui usulan jalur sepeda di ruas Jalan Tol Dalam Kota.

Kami akan kaji dan survei dulu,” singkatnya.


Pemerintah DKI Jakarta memang cukup memanjakan pesepeda khususnya di masa Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Transisi. Salah satunya adalah adanya Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 80 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar Pada Masa Transisi Menuju Masyarakat Sehat, Aman dan Produktif.

Beragam kemudahan tersebut adalah mulai dari jalur khusus sepeda hingga parkir di perkantoran. Hal ini tertuang dalam pasal 10 ayat (1) yang menyebutkan bahwa Selama Masa Transisi untuk semua ruas jalan diutamakan bagi pejalan kaki dan pengguna transportasi sepeda sebagai sarana mobilitas penduduk sehari-hari untuk jarak yang mudah dijangkau.

Pemerintah DKI Jakarta juga akan mendukung pengembangan transportasi sepeda. Pada pasal yang sama, ayat (2) disebutkan penggunaan transportasi sepeda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didukung dengan:

a. peningkatan penggunaan jalur sepeda yang telah terbangun; dan

b. penyediaan parkir khusus sepeda.

Kemudian, pada pasal yang sama, ayat (3) diatur tentang penyediaan parkir khusus sepeda. Atat tersebut berbunyi penyediaan parkir khusus sepeda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b ditempatkan pada fasilitas meliputi:

a. ruang parkir perkantoran;

b. ruang parkir pusat perbelanjaan;

c. halte;

d. terminal;

e. stasiun; dan

f. pelabuhan/dermaga.

Sedangkan pada ayat (4), ada aturan minimal parkir khusus sepeda yang harus disediakan. Jumlahnya pun terbilang besar. Ayat tersebut berbunyi Penyediaan ruang parkir khusus sepeda di perkantoran dan pusat perbelanjaan ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen) dari kapasitas parkir.

Tak hanya itu, pada pasal 11 huruf b disebutkan bahwa operator angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum, angkutan perairan, angkutan perkeretaapian wajib menyediakan ruang penyimpanan sepeda pada sarana angkutannya.

Tak hanya itu, Pemerintah DKI Jakarta juga sudah menyediakan Bike Sharing di beberapa lokasi. Dengan adanya Bike Sharing ini maka masyarakat bisa menyewa sepeda dengan lebih mudah sesuai dengan kebutuhannya masing-masing. [Adi/Ari]



Adi Hidayat

Adi Hidayat

Pria lugu yang tinggal di Bekasi ini kerap menghadapi kemacetan Jakarta untuk memberikan informasi terkini terkait dunia otomotif Indonesia. Menghirup asap knalpot, merasakan teriknya panas matahari, menerabas hujan hingga menembus kepungan banjir pun telah menjadi bagian dari hidupnya. Meski demikian ia menjalaninya dengan penuh ketabahan dan kesabaran.


Berita Utama


Komentar