JAKARTA – Anies Baswedan, Gubernur DKI Jakarta menandatangani Peraturan Gubernur yang mengatur tentang sistem pembatasan ganjil-genap sepeda motor.

Aturan tersebut adalah Peraturan Gubernur Nomor 80/2020 tentang pelaksanaan PSBB pada masa transisi menuju masyarakat sehat, aman, dan produktif. Anies menandatangani Pergub ini pada tanggal 19 Agustus 2020.

Artikel terkait

Gubernur DKI Minta Perluasan Pelarangan Sepedamotor Tetap Dikaji

Berita Otomotif

08 September 2017

Gantikan Anies, Pj Gubernur DKI Heru Budi Hartono Punya Jimny dan Harley

Berita Otomotif

17 October 2022

Anies: PSBB DKI Bisa Selesai 4 Juni, Salah Satu Syaratnya Jangan Mudik

Berita Otomotif

20 May 2020

Pelaksanaannya pun akan disamakan dengan aturan yang sudah berlaku untuk mobil saat ini yaitu sepeda motor dengan plat ganjil untuk tanggal ganjil dan sepeda motor dengan plat genap untuk tanggal genap.

Hal ini sesuai dengan pasal 8 ayat 1 yang berbunyi Kawasan pengendalian lalu lintas dengan prinsip ganjil genap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a berlaku ketentuan sebagai berikut:

a. setiap pengendara kendaraan bermotor beroda 4 (empat) atau lebih dan roda 2 (dua) dengan nomor plat ganjil dilarang melintasi ruas jalan pada tanggal genap;

b. setiap pengendara kendaraan bermotor beroda 4 (empat) atau lebih dan roda 2 (dua) dengan nomor plat genap dilarang melintasi ruas jalan pada tanggal ganjil; dan

c. nomor plat sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b merupakan angka terakhir dan nomor plat kendaraan bermotor roda 4 (empat) atau lebih dan roda 2 (dua).

Sementara pada pasal yang sama, ayat 3 disebutkan bahwa Pemberlakuan kawasan pengendalian lalu lintas dengansistem ganjil genap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Belum Diterapkan

Meski demikian, Ditlantas Polda Metro Jaya memastikan sampai saat ini belum akan menerapkan kebijakan lalu lintas ganji-genap untuk kendaraan roda dua atau motor di wilayah Ibu Kota DKI Jakarta.

“Belum diterapkan,” tegas Kombes Sambodo Purnomo Yogo Dirlantas Polda Metro Jaya.

Dirlantas menjelaskan, sampai dengan saat ini, untuk kebijakan ganjil-genap pihaknya masih mengacu pada Peraturan Gubernur Nomor 88 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 155 Tahun 2018 tentang Pembatasan Lalu Lintas dengan Sistem Ganjil Genap.

“Acuan kami pergub 88 tahun 2019,” pungkasnya kemudian. [Adi/Ari]